IMBisnis
Toko Buku Online Terlengkap
Selamat datang di Blognya Pakde. Blog ini didedikasikan sebagai sarana berbagi informasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Semoga keberadaan Blog ini dapat memberi sedikit info yang bermanfaat bagi pengelolaan keuangan daerah. Terima kasih.

Download Peraturan Keuangan Daerah. Klik di sini



Struktur APBD yang pernah berlaku di Indonesia

Sabtu, 14 April 2012


Struktur APBD yang dipergunakan di Indonesia telah beberapa kali berubah, menurut pedoman teknis yang berlaku di Indonesia satu sama lain terdapat perbedaan dengan garis besar sebagai berikut :
1.    Kepmendagri No. 903-379 Tahun 1987
A.  Pendapatan
(1)   Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
(2)   Pendapatan Asli Daerah
(3)   Dana Perimbangan
(4)   Pinjaman Daerah
(5)   Lain-Lain Penerimaan Yang Sah
B.  Belanja
(1)   Belanja Rutin
§  Belanja Pegawai
§  Belanja Barang
§  Belanja Pemeliharaan
§  Belanja Perjalanan Dinas
§  Belanja Lain-lain (Operasional)
§  Bagian Usaha Daerah
§  Angsuran Pinjaman/Hutang & Bunga
§  Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan
§  Pengeluaran Tidak Termasuk Bagian Lain
§  Pengeluaran Tidak Tersangka


(2)   Belanja Pembangunan
Dirinci lebih lanjut ke dalam 20 sektor pembangunan.
2.    Kepmendagri No. 29 Tahun 2002
A.  Pendapatan
(1)   Pendapatan Asli Daerah
(2)   Dana Perimbangan
(3)   Lain-Lain Penerimaan Yang Sah
B.  Belanja
(1)   Belanja Aparatur Daerah
§  Belanja Administrasi Umum
Dirinci lebih lanjut ke dalam Belanja Pegawai/Personalia, Belanja Barang & Jasa, Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Pemeliharaan
§  Belanja Operasi & Pemeliharaan
Dirinci lebih lanjut ke dalam Belanja Pegawai/Personalia, Belanja Barang & Jasa, Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Pemeliharaan
§  Belanja Modal
(2)   Belanja Pelayanan Publik
§  Belanja Administrasi Umum
Dirinci lebih lanjut ke dalam Belanja Pegawai/Personalia, Belanja Barang & Jasa, Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Pemeliharaan
§  Belanja Operasi & Pemeliharaan
Dirinci lebih lanjut ke dalam Belanja Pegawai/Personalia, Belanja Barang & Jasa, Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Pemeliharaan
§  Belanja Modal
§  Belanja Bagi Hasil & Bantuan Keuangan
§  Belanja Tidak Tersangka
C.  Pembiayaan
(1)   Penerimaan Pembiayaan
(2)   Pengeluaran Pembiayaan
D.  Sisa Lebih Tahun Anggaran Berkenaan






3.    Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan perubahannya
A.  Pendapatan
(1)   Pendapatan Asli Daerah
(2)   Dana Perimbangan
(3)   Lain-Lain Daerah Yang Sah
B.  Belanja
(1)   Belanja Tidak Langsung
§  Belanja Pegawai
§  Belanja bunga
§  Belanja subsidi
§  Belanja hibah
§  Belanja Bantuan Sosial
§  Belanja Bagi Hasil
§  Belanja Bantuan Keuangan
§  Belanja Tidak Terduga
(2)   Belanja Langsung
§  Belanja Pegawai
§  Belanja Barang & Jasa
§  Belanja Modal





C.  Pembiayaan
(1)   Penerimaan Pembiayaan
(2)   Pengeluaran Pembiayaan
D.  Sisa Lebih Tahun Anggaran Berkenaan

Posting Komentar

Silahkan isi komentar anda

Entri Populer

About This Blog

Situs ini dimaksudkan sebagai sarana berbagi informasi tentang Keuangan daerah. Komentar, saran dan kritik anda sangat kami harapkan. Klik di sini

Blog Archive

  © Blogger template The Professional Template II by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP